Maklumat Kapolri Terkait Covid-19: Tindak Tegas Pelaksana Kegiatan Menyebabkan Berkumpulnya Massa

451
IDHAM AZIS (Foto: Tempo.co)

ACEHTIME.com | JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol Idham Azis mengeluarkan maklumat Nomor Mak/2/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19). Dalam salah satu poin maklumat tersebut ditegaskan, “apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pada poin 1 dijelaskan, mempertimbangkan situasi nasional terkait cepatnya penyebaran Covid-19 maka pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka penanganan secara baik, cepat, dan tepat agar penyebarannya tidak meluas dan berkembang menjadi gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat;

Berikutnya, pada poin 2, untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, Polri senantiasa mengacu azas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi (salus populi suprema lex esto), maka Kapolri mengeluarkan maklumat yaitu tidak mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang menyebabkan berkumpulnya massa dalam jumlah banyak baik di tempat umum ataupun lingkungan sendiri,seperti:
– Pertemuan sosial, budaya, keagamaan dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan lainnya yang sejenis.
– Kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga.
– Kegiatan olahraga, kesenian dan jasa hiburan.
– Unjukrasa, pawai dan karnaval serta kegiatan lain yang menyebabkan berkumpulnya massa.

Kapolri juga mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak panik serta lebih meningkatkan kewaspadaan di lingkungan masing-masing.

Apabila dalam keadaan mendesak dan tidak dapat dihindari kegiatan yang melibatkan banyak orang maka wajib mengikuti prosedur pemerintah.

Juga diingatkan tidak melakukan pembelian atau menimbun kebutuhan bahan pokok secara berlebihan. Tidak terpengaruh dan menyebarkan berita yang sumbernya tidak jelas dan dapat meresahkan masyarakat. Apabila ada informasi yang sumbernya tidak jelas dapat menghubungi pihak kepolisian.

Maklumat tersebut menegaskan, “apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” (Redaksi)

Baca maklumat terkait:

Apa Komentar Anda?

Komentar