Data Medis Terkait ODP, PDP, Suspect, dan Positif Covid-19 tak Bisa Dibuka

81

 

Gede Narayana (Foto: kabarpadang.com)

ACEHTIME.com | JAKARTA – Komisi Informasi (KI) Pusat, menerbitkan pernyataan pers menyikapi pandemi coronavirus (Covid-19) dan sekaligus ‘warning’ menyangkut informasi pribadi dan atau informasi (rekam) medik terkait orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), suspect, pasien positif Covid-19 maupun mereka yang sembuh.

“Informasi publik yang berisi informasi pribadi dan atau informasi (rekam) medik terkait covid-19 terhadap ODP, PDP, suspect, pasien positif maupun mereka yang sembuh adalah informasi dikecualikan yang bersifat ketat dan terbatas,” tegas KI Pusat pada poin pertama pernyataan pers yang diterima ACEHTIME.com, Sabtu (21/3/20).

Berikutnya, KI Pusat menegaskan, informasi pribadi ini wajib dijaga dan dilindungi dan hanya bisa dibuka atas izin yang bersangkutan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelanggaran atas penggunaan informasi publik bersifat pribadi atau data pribadi ini dapat dikenai sanksi hukum sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Sedangkan pada poin terakhir disebutkan, informasi pribadi ini dapat diakses secara terbatas oleh pemerintah dan dipergunakan selayaknya untuk kepentingan pencegahan dan mitigasi bencana. Penggunaannya harus terukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui pernyataan yang diterbitkan di Jakarta, 21 Maret 2020 dan ditandatangani Ketua KI Pusat, Gede Narayana juga mendorong Pemerintah Pusat (Gugus Tugas Covid-19) dan Pemerintah Daerah proaktif menyampaikan informasi publik terkait covid-19 secara benar, akurat, dan tidak menyesatkan melalui layanan di masing –masing wilayah yang terkoordinasi dengan Crisis Center melalui manajemen informasi satu pintu.

Pemerintah Pusat dan Daerah, menurut KI Pusat wajib mengelola informasi terkait covid-19 sebagai informasi serta merta yang penyampaiannya tidak boleh ditunda karena dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

“Informasi serta merta ini harus mudah diakses, disusun dengan sederhana dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Informasi serta merta ini wajib selalu diperbaharui terkait cara mengurangi risiko covid-19 (mitigasi) di masyarakat, informasi potensi sebaran, informasi terkait pertolongan awal bagi masyarakat yang terindikasi dan yang telah terinfeksi virus covid-19, serta informasi tentang tindakan Pemerintah (Pusat dan Daerah) dalam manajemen penanganan virus covid-19,” tandas pernyataan tersebut.(Redaksi)

Apa Komentar Anda?

Komentar