ASN di Lingkungan Pemerintah Aceh Dibebaskan dari Sejumlah Aktivitas

1109
TAQWALLAH

ACEHTIME.com | BANDA ACEH – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Pemerintah Aceh dibebaskan (penundaan/penghentian) sejumlah aktivitas terkait dengan kesiagaan dan pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19).

Penundaan/penghentian aktivitas ASN di lingkungan Pemerintah Aceh disampaikan melalui surat resmi Nomor 800/4990 Tanggal 16 Maret 2020/12 Rajab 1441 yang ditandatangani Sekda Aceh, dr. Taqwallah, M.Kes.

Surat yang berisi enam poin pemberitahuan/pedoman tersebut dikirimkan kepada para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh dan para Kepala Biro di lingkungan Setda Aceh.

Surat itu sendiri merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 440/4820 Tangal 12 Maret 2020 terkait dengan kesiagaan dan pencegahan virus corona (Covid-19).

Penundaan/penghentian aktivitas ASN di lingkungan Pemerintah Aceh terhitung sejak 16 Maret 2020 sampai batas waktu yang akan diberitahukan lebih lanjut, meliputi:

a. Penggunaan absensi elektronik (finger print) dihentikan dan digantikan dengan absensi manual;

b. Penghentian sementara kegiatan apel pagi Senin, senam pagi Jumat, dan upacara tertentu kecuali perintah khusus pimpinan;

c. Menunda penyelenggaraan acara yang melibatkan/mengumpulkan banyak ASN (seminar, pelatihan, bimtek, dan sejenisnya);

d. Menunda penugasan ASN ke luar negeri, ke luar daerah, dan dalam daerah kecuali perintah khusus pimpinan;

e. ASN yang melakukan aktivitas pelayanan publik agar memaksimalkan penggunaan alat perlindungan/pencegahan penyebaran virus corona (Covid-19);

f. Setiap ASN yang sakit demam, flu, batuk agar segera memeriksakan diri pada Unit Kesehatan dan menyampaikan permohonan cuti sakit kepada atasan sesuai ketentuan;

g. Penundaan/penghentian ini berlaku sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan batas waktu yang akan diberitahukan lebih lanjut.

Surat tersebut ditembuskan masing-masing kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Gubernur Aceh, Pimpinan DPRA, Inspektur Aceh, dan Kepala DPKA. (Redaksi)

 

 

Surat terkait:

 

Apa Komentar Anda?

Komentar