Ini Kewenangan Kepala BNPB Selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19

241
KEPALA BNPB, DONI MONARDO

ACEHTIME.com | JAKARTA – Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2010 atau Covid-19 yang diketuai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dalam Pasal 4 Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 disebutkan bahwa Gugus Tugas terdiri atas Pengarah dan Pelaksana.

Pengarah memiliki tugas memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan Covid-19 dan melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19.

Sedangkan tugas-tugas Pelaksana yaitu menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19, melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19, mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19, dan melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Presiden dan Pengarah.

Unsur Pengarah sebagaimana Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, terdiri atas Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Menteri Kesehatan, dan Menteri Keuangan.

Sedangkan Pelaksana diketuai oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan Wakil Ketua masing-masing Asisten Operasi Panglima TNI dan Asisten Operasi Kapolri.

Sedangkan Anggota Pelaksana dari unsur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; unsur Kementerian Kesehatan; unsur Kementerian Dalam Negeri; unsur Kementerian Luar Negeri; unsur Kementerian Perhubungan; unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika; unsur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; unsur Kementerian Agama; unsur BNPB; unsur TNI; unsur Polri, dan unsur Kantor Staf Presiden.

Dalam Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tersebut juga ditegaskan, Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyusun dan menyampaikan laporan rutin harian kepada Presiden dan Pengarah. Ketua Pelaksana juga menyampaikan laporan kejadian mendesak kepada Presiden dan Pengarah sewaktu-waktu bila diperlukan.

Sedangkan pada Pasasl 11 disebutkan, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Daerah berdasarkan pertimbangan dan rekomendasi Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Penanganan Covid-19 di daerah dilakukan dengan memperhatikan arahan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.(Redaksi/Sumber: Salinan Keppres)

Selengkapnya lihat Salinan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 

Salinan Keppres Nomor 7 Tahun 2020.pdf.pdf

 

Apa Komentar Anda?

Komentar