Wali Nanggroe Bertemu Presiden Jokowi, Bahas MoU Helsinki yang Belum Tuntas

106
Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haythar didampingi Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko memberikan keterangan pers seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Kamis 13 Februari 2020. (Foto: Humas BPPA)

ACEHTIME.com | JAKARTA – Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Al-Haythar bertemu Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara. Kamis (13/2). Pada pertemuan itu dibahas butir-butir MoU Helsinki antara RI- GAM 15 tahun lalu yang belum berjalan maksimal.

“Kami beri masukkan kepada beliau bahwa perdamaian Aceh sudah berlalu 15 tahun, ada beberapa poin di MoU yang belum selesai. Kami harap supaya pemerintah selesaikan semuanya supaya berjalan dengan baik,” kata Malik Mahmud kepada wartawan usai bertemu Jokowi.

Menurut Malik, setelah 15 tahun perdamaian Aceh dengan RI, namun arah pembangunan dan ekonomi dinilai belum berjalan maksimal. Karenanya, Malik didampingi tokoh pejuang GAM Muzakir Manaf (Mualem) berharap naskah perjanjian antara Pemerintah RI dengan GAM yang belum diselesaikan segera dituntaskan.

Kepada Presiden, Malik Mahmud juga mengungkapkan persoalan lain dalam MoU yang belum selesai yakni terkait tanah yang dijanjikan untuk para kombatan. Juga soal perekonomian hingga investasi.

“Antaranya masalah tanah yang dijanjikan pada kombatan dan juga ada masalah pemda yang belum selesai, masalah perekonomian yang belum lagi selesai. Ini yang saya minta supaya diperhatikan bersama bagaimana untuk selesaikan semuanya,” kata Malik didampingi Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.

“Masalah investasi juga. Karena kadang-kadang ada persepsi regulasi yang nggak sejalan dengan daerah dan Pusat. Ini harus diselesaikan,” sambung Malik.

Presiden Jokowi didampingi Kepala Staf Kantor Presiden (KSP) serta ketua dan anggota Wantimpres Wiranto dan Agung Laksono merespons dengan baik apa yang disampaikan Malik Mahmud. Presiden langsung memberikan instruksi kepada Moeldoko untuk menyelesaikan persoalan ini.

“Responsnya bagus. Beliau ini Pak Moeldoko ada di sini, saya dengar tadi diinstruksikan supaya kita pelajari, nanti kita akan duduk bersama, mungkin tiga bulan sekali untuk menyelesaikan apa yang harus diselesaikan,” ujarnya.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko pada kesempatan itu mengatakan, dalam tiga bulan ke depan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan tim Aceh untuk menemukan formula agar ada solusi terkait dengan harapan masyarakat Aceh.

Mewakili Presiden, Moeldoko juga menanggapi terkait harapan pembangunan dan ekonomi Aceh yang belum signifikan dalam 15 tahun perjanjian damai antara RI dan GAM.

“Dalam 15 tahun ini, kan pembangunan Aceh juga tidak signifikan dan masyarakat Aceh merasakan kurang adanya perubahan. Untuk itu, kita akan koordinasi dengan tim yang ada di Aceh untuk membuat langkah-langkah,” jelas dia.

Hadir dalam pertemuan itu, Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas, Ketua DPR Aceh Dahlan Jamaluddin, tokoh pejuang GAM Darwis Jeunieb, dan Staf Khusus Wali Nanggroe Mohammad Raviq.(redaksi/rilis)

Apa Komentar Anda?

Komentar