KLHK Desak Percepatan Eksekusi Terhadap PT Kalista Alam

240
Tim Gakkum KLHK foto bersama di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Selasa (31/7/2018). FOTO IST

ACEHTIME.com | BANDA ACEH – Tim Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), hari ini, Selasa (31/7/2018) menemui Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Banda Aceh meminta agar mendukung upaya eksekusi yang telah berkekuatan hukum mengikat terhadap PT Kalista Alam.

Seperti diketahui, pada 2012 KLHK telah memenangkan gugatan lingkungan hidup di PN Meulaboh atas kebakaran lahan di wilayah izin PT Kalista Alam seluas 1.000 hektare dan telah memperoleh kekuatan hukum mengikat yaitu putusan Kasasi No. 651K/Pdt/2015 Tanggal 28 Oktober 2015 dikuatkan dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 1PK/Pdt/2017 Tanggal 18 April 2017.

Dalam putusan tersebut mewajibkan PT. Kalista Alam membayar kerugian lingkungan hidup sebesar Rp. 114.303.419.000 dan biaya pemulihan sebesar Rp. 251.765.250.000 sehingga total keseluruhan Rp. 366.068.669.000.

Dalam proses pengajuan eksekusi putusan Ditjen Gakkum KLHK telah tuga kali mengajukan permohonan eksekusi tapi Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh tetap belum melaksanakan putusan Mahkamah Agung tersebut, sehingga pelaksanaan putusan menjadi tidak mempunyai kepastian hukum.

Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK, Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M dalam siaran pers-nya mengatakan, KLHK sangat serius mengawal pelaksanaan putusan atas kasus kebakaran lahan PT. Kalista Alam walaupun kekuasaan pelaksaan ada di Ketua Pengadilan Negeri Meulaboh.

Menurut Jasmin, KLHK sangat berkepentingan karena menyangkut aspek kepastian hukum mengenai pelaksanaan putusan Peninjauan Kembali (PK) dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat sebagaimana mandat konstitusi. 

Pertemuan dengan Ketua Pengadilan Tinggi Bamda Aceh hari ini mencapai titik temu bahwa putusan inkracht harus disegerakan pelaksanaannya. Dengan demikian PN Meulaboh tidak ada alasan untuk menunda pelaksanaan putusan.

Ditegaskannya, KHLK akan terus melakukan segala tindakan hukum guna mempercepat pelaksanaan putusan ini, termasuk juga melakukan koordinasi dengan lembaga lain yang berkompeten.(rel/SA)

Apa Komentar Anda?

Komentar