Enam Bentuk Ujaran Kebencian yang Bisa Menjerat ANS

151
DOK BKN

ACEHTIME.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak melakukan ragam aktivitas ujaran kebencian dan berita palsu melalui berbagai media sosial yang turut memperkeruh situasi bangsa.

“ASN yang terbukti menyebarluaskan ujaran kebencian dan berita palsu masuk dalam kategori pelanggaran disiplin,” kata Kepala Biro Humas BKN, Mohammad Ridwan dalam keterangan tertulis yang diterima ACEHTIME.com, Sabtu (19/5/2018).    

Mohammad Ridwan menambahkan ASN diminta membantu Pemerintah memberantas penyebaran berita palsu (hoax) dan ujaran kebencian  bermuatan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang  berpotensi sebagai sumber perpecahan bangsa.

ASN diminta menjalankan fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa sebagaimana   diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014  tentang ASN.

Berikut bentuk aktivitas ujaran kebencian yang masuk dalam kategori pelanggaran disiplin:

1. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;

2. Menyampaikan pendapat baik lisan maupun tertulis lewat media sosial yang mengandung ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras danantargolongan,

3. Menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian (pada    poin 1 dan 2) melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet,    repost instagram dan sejenisnya);

4. Mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;

5. Mengikuti atau menghadiri kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut,  memprovokasi dan membenci Pancasila, Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah;

6. Menanggapi atau  mendukung sebagai tanda setuju pendapat sebagaimana pada  poin 1 dan 2 dengan memberikan likes, dislike,  love, retweet, atau comment di media sosial.

ASN yang terbukti melakukan pelanggaran pada poin 1 sampai 4 dijatuhi hukuman disiplin berat dan ASN yang melakukan pelanggaran pada poin 5 dan 6 dijatuhi hukuman disiplin sedang atau ringan.

Penjatuhan hukuman disiplin itu dilakukan dengan mempertimbangkan latar belakang dan dampak perbuatan yang dilakukan oleh ASN bersangkutan.

Menurut Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, PPK Instansi wajib menjatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan  bagi ASN yang terbukti melakukan pelanggaran.(redaksi)

Apa Komentar Anda?

Komentar