Kesatuan Niaga Celular Aceh Demo Tolak Pembatasan Kartu SIM Prabayar

1544
Aksi demo KNCI Wilayah Aceh di DPRA, Senin (2/4/2018). Foto-Ist

ACEHTIME.com | Banda Aceh – Kebijakan registrasi ulang kartu prabayar yang membatasi 1 orang dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP hanya boleh memiliki 3 kartu SIM mulai menyulut reaksi secara nasional, termasuk di Aceh.

Di Banda Aceh, hari ini, Senin (2/4/2018) massa yang berhimpun dalam wadah Kesatuan Niaga Celular Indonesia (KNCI) Wilayah Aceh menggelar demo ke DPR Aceh .

Informasi yang diterima ACEHTIME.com dari salah seorang peserta aksi dari Aceh Barat menyebutkan, kehadiran mereka ke DPR Aceh untuk menyampaikan aspirasi agar Komisi Bidang Telekomunikasi dan UMKM mendesak Pemerintah Pusat (Kemenkominfo) menghapus aturan penggunaan 1 NIK hanya untuk 3 kartu perdana dalam regulasi terbaru mengenai registrasi kartu perdana.

“Alasan pemerintah untuk melindungi dan memberikan rasa nyaman kepada masyarakat ternyata bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Masyarakat malah mengeluhkan kondisi sebaliknya,” kata peserta aksi asal Aceh Barat tersebut.
Aksi KNCI Wilayah Aceh di Banda Aceh dilakukan dengan cara konvoi, orasi dan bagi-bagi selebaran yang dilaksanakan. Peserta aksi dilaporkan mencapai ratusan orang.

Seperti dketahui, Kementerian Komunikasi dan Informasi mulai menerapkan kebijakan registrasi ulang kartu prabayar membatasi 1 orang dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) e-KTP hanya boleh memiliki 3 kartu SIM. Sedangkan bagi masyarakat yang memiliki usaha, maka nomor keempat harus didaftarkan di gerai milik operator agar tercatat dengan jelas.

“Untuk kenyamanan masyarakat sendiri, untuk pengguna ponsel kan sering menerima tawaran macem-macem, penipuan dan sebagainya. Sehingga membuat masyarakat menjadi lebih nyaman,” begitu pernyataan yang pernah disampaikan kepada pers oleh Menteri Kominfo, Rudiantara.
Menurut Menkominfo, pihaknya sudah mempunyai payung hukum berupa Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Aturan tersebut, menurut Rudiantara, akan segera diajukan untuk menjadi undang-undang.

“Memang pemerintah sedang menyiapkan, Kominfo sedang menyiapkan RUU Perlindungan Data Pribadi yang akan masukan ke Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Kami akan usulkan untuk 2018,” kata Rudiantara. (tim)

Apa Komentar Anda?

Komentar