Terkait Tanah Wakaf Aceh di Mekkah, Ini Pencerahan dari Mantan Wagub Muhammad Nazar

889
Muhammad Nazar | Foto TokohIndonesia.com

ACEHTIME.com | Banda Aceh – Rencana pengelolaan tanah wakaf Habib Bugak Al-Asyi di Mekkah oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) ditentang habis-habisan oleh berbagai kalangan di Aceh.
Mantan wagub Aceh, Muhammad Nazar ikut memberikan pencerahan terkait tanah wakaf, sebagaimana diposting ke beberapa grup WhastApp sejak dua hari terakhir.

Baca: Rencana BPKH Kelola Tanah Wakaf Aceh di Mekah Memicu Reaksi

‘Pencerahan’ dari Muhammad Nazar tersebut, antara lain diposting oleh Zukhri Mauluddinsyah, admin grup WhatsApp ‘Pidie EDUCATION Institute.’

Berikut kutipan utuh tulisan Muhammad Nazar.

Pencerahan Muhammad Nazar (Mantan Wagub Aceh) “TENTANG TANAH WAKAF“

Sekedar pencerahan:
1. Saudi menerapkan syariat Islam sangat ketat dengan mazhab Sunni ortodoks (wahabi) artinya menerjemahkan Alquran dan hadis dengan fokus makna harfiah dan apa adanya, semisal hukum qishash, hukum cambuk dan lain-lain dilaksanakan seperti dalam Alquran dan hadis terutama dari sisi jumlah cambukan yang diberikan sesuai jumlah yang diperintahkan syariat.

Maka salah satu yang menyelamatkan wakaf para saudagar dari negara/ kerajaan Aceh hingga saat ini adalah karena Saudi tidak kompromi terhadap penerjemahan agama. Termasuk Dalam surat wasiat wakaf Aceh dimaksud. Karena di dalam surat tersebut ditulis: wakaf ini untuk jamaah haji bangsa Aceh dan penuntut ilmu dari Aceh (potongan terjemahan dari teks aslinya) maka itulah yang menjadi dasar kembali ke Aceh, kecuali jika Aceh tidak ada lagi maka dapat diberikan Kepada penerima manfaat lain yaitu bangsa Melayu dan jika itupun tidak ada lagi maka kepada kepentingan masjidil haram.

Itulah yang menjadi pijakan dasar, sehingga meski RI melalui dubesnya di Saudi waktu itu yaitu Prof Ismail Sunni yang kebetulan dari Aceh ingin menjadikan wakaf itu menjadi milik RI tetap tidak bisa karena dalam urusan fiqh Saudi sangat ketat. Bahkan semasa kami menjadi wagub pernah mewacanakan sewaktu kami bertemu pemerintah dan nadhir wakaf Aceh di Mekkah utk dikelola oleh Pemda Aceh Juga tidak bisa, krn mekanisme pengelolaan wakaf sudah ditetapkan oleh Mahkamah syariah di sana adalah melalui badan khusus/ nadhir wakaf (hampir sama seperti di Aceh pada masa kerajaan dan sebelum Indonesia ini lahir).

2. Terkait siapapun yang ingin berinvestasi dengan memanfaatkan aset wakaf Aceh di Mekkah itu hanya memungkinkan jika nadhir wakaf mengizinkannya sejauh tidak bertentangan dengan hukum syariah namun hasilnya tetap dikelola oleh nadhir waqaf. Saat ini beberapa lokasi tanah pengganti tanah wakaf itu memang diinvestasikan dalam bentuk hotel oleh pengusaha Saudi dan hasilnya secara rutin dibagi ke jamaah haji, membeli tanah tanah lain seperti di lokasi al Aziziah janubiyah, membeli beberapa bangunan penginapan di Mekkah yang kesemuanya dikelola nadhir wakaf dengan jujur.

3. Jika benar keinginan badan wakaf Indonesia untuk mengelola wakaf Aceh di Mekkah itu maka tidak mudah melakukannya, apalagi pemerintah Saudi paham sekali terkait kultur pengelolaan harta agama di Indonesia yang sering bermasalah, berani dihilangkan dan diselewengkan, termasuk srg terjadi pada dana haji dan lain-lain.

Bayangkan jika Indonesia yang menjadi tempat wakaf Aceh yang mahal itu sudah berusia lebih 200 tahun itu, entah sudah kemana.

Sepertinya badan wakaf Indonesia kurang ide lain dan tidak inovatif. Semestinya yang perlu dilakukan bwi sekarang adalah membantu percepatan sertifikasi seluruh tanah wakaf yang ada di Indonesia dan melepaskan dari sengketa. Juga membuat program agar orang orang kaya di Indonesia mulai membudayakan kembali wakaf.

Dulu pewakafan oleh Aceh itu terjadi di Saudi manakala Saudi masih menjadi bahagian/ provinsi dari negara Turki usmani sedangkan Aceh adalah sebuah negara merdeka yang berafiliasi denfan Turki usmani. Namun karena Saudi menerapkan syariat Islam secara ketat dan tidak kompromi pada urusan urusan yang sudah pasti maka selamatkan wakaf Aceh itu meski Saudi sudah menjadi negara dan Aceh justru menjadi bahagian Indonesia.

Muhammad Nazar.

(Redaksi ACEHTIME.com)

Apa Komentar Anda?

Komentar