Rencana BPKH Kelola Tanah Wakaf Aceh di Mekah Memicu Reaksi

9080
ANGGITO ABIMANYU

* Prof. Yusril Siap Bantu Aceh

ACEHTIME.com | Banda Aceh – Pada 9 Maret 2018, Koordinator Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu menjelaskan kepada media tentang hasil pertemuannya dengan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla.

Pertemuan BPKH dengan Wapres Jusuf Kalla juga diikuti Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Alwi Shihab. Pertemuan tersebut melaporkan rencana investasi BPKH di Arab Saudi.

Anggito mengatakan, dalam waktu dekat BPKH akan melakukan kunjungan ke Arab Saudi untuk bertemu dengan Islamic Development Bank (IDB) dan beberapa investor. Pertemuan ini dalam rangka membahas peluang kerja sama investasi dan penempatan dana.

Salah satu rencana investasi tersebut yakni membangun hotel di atas tanah wakaf milik Pemerintah Aceh yang ada di Mekah.

“Kami akan melakukan kerja sama dengan IDB dan juga akan bertemu dengan beberapa pihak investor di Arab Saudi, untuk melakukan administrasi yang paling dekat adalah dengan tanah wakafnya Aceh di Mekah kemudian ada beberapa kesempatan-kesempatan investasi Arab Saudi yang lain,” ujar Anggito, Jumat (9/3) sebagaimana dilansir ihram.co.id.

Menurut Anggito, Pemerintah Aceh memiliki tanah wakaf yang letaknya sekitar 400 meter dari Masjidil Haram. Tanah wakaf milik Aceh tersebut sudah diikrarkan untuk investasi.

“Ikrar wakafnya sudah ada, dan sudah diinvestasikan oleh wakif di Arab Saudi, dan itu kita sedang proses negosiasi,” kata Anggito.

Kerja sama antara BPKH dan IDB yakni untuk menempatkan dana tabungan haji dalam instrumen syariah. Anggito berharap, penempatan dana ini bisa menghasilkan return atau imbal hasil secara optimal yang nantinya akan dikembalikan kepada biaya operasional jamaah haji, maupun jamaah haji tunggu.

Anggito menginformasikan, dana haji yang sudah terkumpul saat ini sekitar Rp 102,5 triliun. Menurut Anggito, wakil presiden mengarahkan agar BPKH dapat menginvestasikan dana haji di Arab Saudi karena bisa menghilangkan risiko valas dan imbal hasilnya cukup besar.

Penandatanganan kerja sama antara BPKH dan IDB, kata Anggito masih menunggu beberapa draft yang sedang finalisasi. Anggito belum bisa memastikan apakah investasi dana haji ini dapat mengurangi biaya haji. Karena hal tersebut harus dibicarakan lebih lanjut dengan Kementerian Agama.

“Tugas kami adalah mendapatkan imbal hasil dari dana yang ditimbulkan oleh jamaah haji dari setoran awal,” ujar Anggito.

Utusan Khusus Presiden untuk Timur Tengah dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) Alwi Shihab memastikan, dana haji ini akan ditempatkan dalam instrumen syariah dengan skema bagi hasil. Menurutnya, investasi yang paling tepat adalah di Arab Saudi terutama yang menyangkut dengan jamaah haji. Mulai dari perumahan, penerbangan, dan layanan lainnya.

“Itu yang dilaporkan ke wapres dan juga nanti ke presiden supaya langkah-langkah Pak Anggito dan kawan-kawan ini direstui dan juga didukung supaya bisa diaplikasikan dengan baik,” ujar Alwi.

Seperti diketahui, pengaturan investasi dana haji ini telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2018 yang terbit pada 19 Februari 2018. Dalam peraturan tersebut, porsi dana haji yang bisa diinvestasikan sebesar 20 persen dari total dana haji.

Peraturan Pemerintah ini juga mengatur investasi yang dapat disebar sebanyak 50 persen pada instrumen perbankan melalui bank umum syariah (BUS) maupun unit usaha syariah (UUS). Kemudian 20 persen di sukuk, 5 persen di emas, 15 persen di investasi langsung, dan 10 persen di investasi lainnya.

Prof. Yusril Siap Bantu Aceh

Yusril Ihza Mahendra

Di tengah makin tingginya kontroversi terkait rencana Pemerintah RI untuk berinvestasi di atas tanah wakaf Aceh di Mekah, muncul satu pernyataan dari Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagaimana diposting ke sejumlah grup WhatsApp, Sabtu (10/3/2018).

Berikut pernyataan lengkap Prof. Yusril Ihza Mahendra yang dikutip ACEHTIME.com dari grup WhatsApp Sahabat P3KA yang menuai ragam tanggapan.

“Kalau itu merupakan tanah wakaf yang diserahkan oleh muwaqif dengan niat yang dilafazkan untuk kepentingan orang Aceh, dan sepanjang keberadaannya tanah tersebut dikelola oleh nazir yang telah berganti generasi namun tetap dimanfaatkan untuk tujuan semula, maka menurut pendapat saya niat asal dari muwakif tetaplah harus berlaku. Artinya kemanfaatan tanah tsb tetaplah untuk kepentingan orang Aceh yang menunaikan ibadah haji dan ibadah2 lainnya.

Keberadaan masyarakat Aceh dapat digolongkan sebagai kesatuan masyarakat adat yang hingga kini keberadaannya masih ada sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945.

Pada waktu wakaf diikrarkan, kesultanan Aceh masih eksis, kemudian runtuh akibat perang dengan Belanda. RI kemudian berdiri dan wilayah Aceh menjadi bagian dari wilayah RI. Pergantian kekuasaan politik di Aceh, dalam pandangan saya, tidaklah menggugurkan niat dan ikrar muwakif semenjak awal bahwa tanah yang diwakafkan adalah untuk kepentingan orang Aceh, terlepas dari kekuatan politik mana yang berkuasa di Aceh.

Keberadaan masyarakat Aceh sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang masih eksis, dituangkan dengan jelas baik dalam UU Tentang Nanggroe Aceh Darussalam maupun dalam UU Pemerintahan Aceh yang berlaku sekarang. Inilah dasar keberadaan Wali Nangroe yang menjadi simbol adat dan budaya Aceh.

Saya sekarang sedang berada di Papua Barat. Jika ada waktu yang cukup, saya akan bahas masalah wakaf ini agak mendalam, baik dari sudut hukum Islam maupun dari sudut hukum Indonesia. Saya siap membantu masyarakat Aceh menyelesaikan masalah ini, sebagaimana di waktu2 yang lalu saya tidak pernah absen membantu masyarakat Aceh sebagai amanat langsung Alm Tengku Daud Beureueh kepada saya, dan juga amanat guru saya Alm Prof Osman Raliby. salam; Yusril Ihza mahendra.” (tim)

Apa Komentar Anda?

Komentar