Setelah Jilbab Pramugari, Kini Bupati Aceh Besar Bidik Salon LGBT

6217
Bupati Aceh Besar, Ir. Mawardi Ali

ACEHTIME.com – Upaya Pemkab Aceh Besar untuk membersihkan wilayahnya dari berbagai bentuk pelanggaran syariat Islam terus digencarkan.

Setelah sebelumnya melayangkan surat ke sejumlah maskapai penerbangan terkait kewajiban mengenakan busana muslimah bagi pramugari, kini salon yang dikelola dan didiami lesbian, gay, biseks, dan transgender (LGBT) jadi target penertiban.

Baca: Pramugari Diwajibkan Berpakaian Muslimah Saat Masuk Aceh Besar

Penertiban usaha pangkas, salon, rumah kecantikan yang dikelola dan didiami kelompok LGBT tertuang dalam Instruksi Bupati Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2018.

Instruksi yang diteken Bupati Aceh Besar, Ir Mawardi Ali tersebut ditujukan kepada jajarannya masing-masing Kadis Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kasatpol PP dan Wilayatul Hisbah, Kadis Syariat Islam, dan para camat.

Bupati Aceh Besar secara tegas memerintahkan mencabut izin usaha pangkas, salon, rumah kecantikan jika terbukti melanggar aturan dan hukum yang berlaku.

Kadis Syariat Islam diinstruksikan mensosialisasikan fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan pada daerah-daerah yang terindikasi terjadi penyimpangan.

Kasatpol PP dan WH agar melakukan pengawasan dan penertiban sedangkan para camat diinstruksikan terus memonitor usaha pangkas, salon, dan rumah kecantikan dan menyampaikan laporan hasil monitoring kepada bupati melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Aceh Besar.(*)

Apa Komentar Anda?

Komentar