Jalan Berliku Menuju Ketuk Palu

534


(Episode Pembahasan KUA-PPAS RAPBA 2018)
Laporan Tim ACEHTIME.com

MASIH terlalu dini untuk berharap ketuk palu pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2018 sebesar Rp 14,7 triliun menjadi Qanun APBA. Soalnya, jalan ke sana masih terlalu rumit dan berliku.

Sebelumnya—Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf sempat ‘mengancam’ akan mem-pergub-kan RAPBA 2018 (bahkan ‘ancamannya’ didukung oleh kalangan pengamat, akademisi, dan beberapa bupati/wali kota).

Dalam perjalanan selanjutnya, ternyata ‘sikap tegas’ itu mendadak ‘melunak’ setelah adanya pertemuan informal antara Gubernur Irwandi Yusuf didampingi Wagub Nova Iriansyah dengan empat pimpinan DPRA di rumah dinas wagub, Minggu malam, 4 Februari 2018.

Baca: Azhari Cage: Saya Sudah Menduga Eksekutif Tidak Berniat APBA Diqanunkan

Melalui pertemuan informal malam itu, kedua pihak mencapai kesepakatan dan berjanji akan melanjutkan pembahasan RAPBA 2018 sesuai Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Pada 5 Februari 2018 Gubernur Irwandi membalas surat DPRA perihal lanjutan pembahasan dokumen KUA PPAS 2018. Dengan adanya komitmen baru itu, semua jadwal yang telah disusun sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Artinya, proses pembahasan KUA-PPAS dimulai lagi dari awal.

Dengan mengacu pada schedule baru, pada 7 Februari 2018, TAPA dipimpin ketuanya, Dermawan yang juga Sekda Aceh datang ke DPRA untuk pembahasan lanjutan dokumen KUA dan PPAS 2018 bersama Banggar DPRA.

Ternyata, menurut laporan dari sumber-sumber ACEHTIME.com, ‘atmosfer’ di dalam Gedung DPRA pada hari pertama kedatangan TAPA (pasca-kesepakatan pembahasan lanjutan KUA-PPAS) masih sangat labil dan rapuh.

Berikut beberapa rekaman kejadian yang mewarnai hari pertama episode lanjutan pembahasan KUA-PPAS untuk RAPBA 2018 antara TAPA dan Banggar RAPBA di Gedung DPRA, sebagaimana dihimpun tim ACEHTIME.com dari berbagai sumber.

TAPA ‘Telantar’ di Ruang Banggar

Sesuai jadwal, rapat lanjutan Banggar DPRA dengan TAPA dimulai pukul 10.00 WIB, Rabu (7/2/18) namun molor hingga hampir pukul 12.00 WIB.

Pada pukul 10.15 WIB, Ketua TAPA yang juga Sekda Aceh Dermawan bersama anggotanya yaitu Asisten I Iskandar A Gani, Asisten II Taqwallah, Asisten III Saidan Nafi, Kepala Bappeda Azhari Hasan, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Jamaluddin, Kepala Inspektorat Muhammad, Kepala Biro Pembangunan Surya Rayendra, dan Kepala Biro Hukum Edrian sudah tiba dan duduk di Ruang Banggar DPRA.

Saat tim TAPA sudah berkumpul, ternyata tak ada Banggar Dewan di sana. Akhirnya didapat info kalau Banggar Dewan yang berjumlah 42 orang itu harus melakukan rapat internal di ruang Bamus DPRA. Tujuan rapat internal untuk menyatukan persepsi menghadapi penjelasan tim TAPA.

Setelah rapat internal berakhir menjelang pukul 12.00 WIB, barulah Banggar Dewan masuk ke ruang Banggar dan bertemu dengan tim TAPA yang sudah ‘merem melek’ hampir dua jam.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Diusir dari Ruang Banggar?

Ketua DPRA, Muharuddin memimpin langsung Rapat Banggar Dewan dengan TAPA. Setelah membuka rapat, Muharuddin mempersilakan Ketua TAPA menyampikan maksud dan tujuan datang ke DPRA.

Menurut Ketua TAPA, kehadiran mereka untuk menindaklanjuti surat balasan Gubernur Aceh yang ditujukan kepada Ketua DPRA pada 5 Februari 2018 guna melanjutkan pembahasan dokumen KUA dan PPAS 2018. Penjelasan Ketua TAPA langsung ditanggapi sejumlah anggota Banggar DPRA.

Pihak Banggar DPRA, sebagaimana disampaikan Ketua Komisi II Nurzahri, Ketua Komisi III Effendi, dan beberapa lainnya menegaskan sebelum rapat TAPA dengan Banggar Dewan dimulai, harus berpedoman pada asas legalitas.

Terkait dengan asas legalitas tersebut, maka anggota TAPA yang hadir di ruang Banggar Dewan harus anggota TAPA sedangkan yang bukan TAPA dipersilakan ke luar.

Ternyata memang ada beberapa orang dari tim eksekutif di ruang rapat Banggar bukan TAPA, termasuk Juru Bicara Pemerintah Aceh, Wiradmadinata. Maka, orang-orang non-TAPA itu pun dipersilakan keluar.

Di sejumlah media berkembang informasi kalau Juru Bicara Pemerintah Aceh, Wiradmadinata diusir dari ruang Banggar DPRA. Namun tak lama kemudian laporan itu dibantah oleh yang bersangkutan dengan menyebutkan dirinya tidak diusir tapi tetap berada di ruang Banggar DPRA. Begitulah.

TAPA Harus Tunjukkan Semua Dokumen KUA-PPAS

Setelah selesai urusan asas legalitas, Banggar Dewan mempersyaratkan aspek akuntabilitas. Terkait aspek ini, Banggar Dewan meminta anggota TAPA menunjukkan dokumen pendukung usulan program dan kegiatan yang masuk dalam dokumen KUA dan PPAS 2018.

Semua dokumen itu harus bisa diperlihatkan kepada anggota Banggar DPRA. Kalau tidak lengkap maka semua usulan akan ditolak masuk dalam KUA-PPAS 2018 oleh Banggar Dewan.

Sumber-sumber dari TAPA dan eksekutif tampaknya sulit untuk memenuhi asas akuntabilitas tersebut. Salah satu alasannya, kalau seperti itu syaratnya maka dokumen yang harus dibawa ke dalam pembahasan KUA dan PPAS itu terlalu banyak, mencapai ribuan item.

Menanggapi alasan itu, pihak Banggar Dewan mengatakan, kalau memang RAPBA 2018 diharapkan tepat sasaran, maka pembahasannya harus serius dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, tidak ada yang ditutup-tutupi. Karenanya, setiap program harus disertai dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin, di akhir pertemuan hari pertama mengatakan kepada wartawan bahwa kedua pihak setuju melanjutkan pembahasan KUA dan PPAS 2018 sampai selesai dan disepakati.

Ya, kita juga berharap demikian, meski masih terlalu dini untuk berharap secepatnya ketuk palu jika ‘atmosfer’ di setiap episode-nya belum bisa dikatakan kondusif, apalagi jika unsur kepentingan pribadi atau kelompok yang bermain.(*)

Apa Komentar Anda?

Komentar