Aksi Untung Sangaji Dinilai Murni Menjalankan Fungsi Kepolisian

748
Kapolres Aceh Utara AKBP Untung Sangaji. Foto: Net

ACEHTIME.com – Wakil Ketua DPP Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), Bahrul Ulum, menilai tindakan yang dilakukan oleh Kapolres Aceh Utara, AKBP Untung Sangaji, yang mengamankan waria beberapa waktu lalu, murni menjalankan fungsi kepolisian dalam rangka memelihara keamanan dan menjaga ketertiban masyarakat.

Menurutnya langkah yang dilakukan Polres Aceh Utara bisa diartikan sebagai tindakan pencegahan (Preventif). Hal itu dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum, yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar institusi yang berwenang, seperti melakukan razia-razia yang mungkin saja dapat berujung kepada tindakan anarkisme.

“Isu LGBT yang sudah begitu panas, lalu kemudian dikelolah oleh pihak tertentu dan mereka (tidak memiliki kewenangan) melakukan razia dan mungkin saja bisa berujung pada tindakan anarkis, justru ini lebih bahaya,” kata Bahrul Ulum kepada AJNN, Jumat (2/2).

Ia mengungkapkan sikap Kapolres Aceh Utara dalam sudut pandang hukum dikenal dengan namanya budaya hukum (Legal Culture), artinya keseluruhan nilai sosial yang berlaku di suatu masyarakat dan memiliki hubungan dengan hukum atau sikap-sikap yang dapat mempengaruhi hukum.

Sebagaimana diketahui Aceh merupakan wilayah yang dikenal sangat kental dengan nilai-nilai keislaman, hal ini tentu saja mempengaruhi hukum yang berlaku di Aceh.Jadi, selain hukum yang berlaku secara nasional di Indonesia, secara khusus di Aceh juga berlaku hukum syariah dan tentu saja pemberlakuan ini dilakukan dengan cara-cara resmi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

“Kita punya legal culture, jadi kultur hukum kita di Aceh itu punya dua hukum, yaitu hukum nasional dan hukum syariah,” jelasnya.

Dasar pemberlakuan hukum syariah di Aceh, kata Bahrul Ulum, terdapat dalam aturan yang mengatur mengenai kekhususan Aceh yakni, Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), pada pasal 125 ayat (2) terdapat aturan mengenai hukum jinayah atau hukum pidana islam dan selanjutnya pada ayat (3) mengamanatkan untuk pelaksanaan hukum jinayah tersebut perlu dibuat dalam bentuk peraturan daerah atau qanun.

“Berdasarkan UUPA ini maka lahirlah qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayah, di dalamnya mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam (jarimah), dimana salah satunya poinnya mengatur tentang larangan melakukan hubungan sesama jenis yang dilakukan oleh pria (liwath),” katanya.

Tujuan hukum, kata Bahrul Ulum, adalah untuk menciptakan keteraturan, ketertiban dan kenyamanan bagi setiap orang yang berada di dalam suatu wilayah hukum tersebut. Dan setiap aturan yang telah dibentuk sudah semestinya untuk ditegakkan dan dipatuhi. Bahkan produk hukum yang terbentuk tidak menutup kemungkinan adanya pihak-pihak yang pro maupun kontra, bagi yang kontra dipersilahkan untuk dapat menempuh upaya-upaya hukum seperti melakukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi.

“Kami sangat mendukung apa yang telah dilakukan Kapolres Aceh Utara, karena aturan yang telah dibentuk sudah seharusnya diterapkan dan dipatuhi, bagi yang keberatan silahkan menempuh jalur peradilan seperti judicial review,” tegasnya.(ajnn.net)

Apa Komentar Anda?

Komentar