Tak Ada Tambahan Anggaran untuk Verifikasi Faktual, KPU Diminta Hemat

116
Mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Sigit Pamungkas, ketika ditemui dalam sebuah diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/1/2018).(KOMPAS.com/ MOH NADLIR)

ACEHTIME.com – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah menolak usulan Komisi Pemilihan Umum ( KPU) RI yang meminta tambahan anggaran senilai Rp 68 miliar.
Uang sebesar itu diminta KPU untuk pelaksanaan verifikasi faktualpartai politik lama peserta Pemilu 2014 yang ikut kembali sebagai calon peserta Pemilu 2019.

Mantan Komisioner KPU RI, Sigit Pamungkas mengatakan bahwa pengetatan anggaran pun harus dilakukan agar pelaksanaan verifikasi partai politik lama dapat berjalan.

“Dari sisi anggaran kan sebenarnya dialokasikan. Tapi tidak ada penambahan anggaran. Nah ini yang problematik,” kata Sigit dalam sebuah diskusi di Gado-gado Boplo, Menteng, Jakarta, Sabtu (20/1/2018).

Menurut Sigit, dengan kondisi tersebut membuat pemilu lebih rumit. Pasalnya, partai lama yang ada di parlemen menolak verifikasi faktual dilaksanakan.

“Karena merasa mungkin tidak siap dengan kondisi kepartaian mereka atau struktur partai tidak siap, baik partai di level bawah, keanggotaannya, lalu kantor partai yang tidak siap,” kata dia.

Oleh karena itu, kata Sigit, solusinya tak lain adalah agar KPU dapat mengetatkan anggaran atau melakukan efisiensi dalam pelaksanaan verifikasi faktual.

“Pemerintah kan sudah berposisi tidak ada penambahan dana. Maka mau tidak mau KPU harus mengefisienkan dana anggaran yang sudah ada,” ujar dia.

KPU RI menjamin prinsip persamaan perlakuan bagi partai politik calon peserta pemilu 2019. Meski ada perubahan metode verifikasi faktual dalam melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 53/2018.

Rencananya, verifikasi faktual terhadap 12 partai politik calon peserta pemilu 2019 yang sudah menjadi peserta pemilu 2014 akan dilakukan mulai 28 Januari 2018.

Ada sedikit perbedaan metode yang digunakan KPU dalam melakukan verifikasi faktual, terutama untuk verifikasi keanggotaan. Dalam PKPU 11/2017, verifikasi keanggotaan dilakukan di tingkat kabupaten/kota dengan metode sensus dan sampling.

Metode sensus digunakan untuk memverifikasi keanggotaan pada kepengurusan di tingkat daerah kabupaten/kota sampai dengan 100 orang.

Sedangkan metode sampling digunakan untuk memverifikasi keanggotaan pada kepengurusan di tingkat daerah kabupaten/kota di atas 100 orang. Besaran samplingnya adalah 10 persen.

Saat ini, KPU hanya akan menggunakan metode sampling. Besarannya, 10 persen untuk di bawah 100 orang, dan lima persen untuk di atas 100 orang.

Selain itu, cara memverifikasi faktual keanggotaan juga berubah. Sebelum putusan MK, KPU mendatangi rumah-rumah anggota partai politik yang diverifikasi. Saat ini, partai diminta menghadirkan orang-orang yang disampel ke kantor DPD Partai.

KPU juga memberikan kelonggaran lagi, yaitu bagi anggota yang tidak bisa hadir ke kantor DPD, maka verifikasi faktual bisa dilakukan melalui video conference. Namun, pengurus partai harus bisa membuktikan alasan ketidakhadiran anggota yang bersangkutan, misalnya surat keterangan dokter atau rawat inap apabila sakit.

Kelonggaran video conference hanya untuk verifikasi faktual keanggotaan. Sementara itu, verifikasi faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan di tingkat pusat tidak bisa menggunakan cara ini. Keterwakilan perempuan di tingkat DPP, tetap harus dihadirkan.

KPU juga akan memadatkan waktu verifikasi faktual untuk 12 partai politik. Untuk tingkat pusat, verifikasi faktual dilakukan dua hari dari sebelumnya tujuh hari.

Sedangkan di tingkat provinsi dilakukan dua hari dari sebelumnya tujuh hari, dan di tingkat kabupaten/kota menjadi tiga hari dari sebelumnya 21 hari.(Serambi)

Apa Komentar Anda?

Komentar